Bahasa Indonesia
Implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China akan segera diperluas ke berbagai platform pembayaran digital di China, termasuk WeChat Pay. Perluasan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pembayaran lintas negara yang telah resmi diluncurkan pada 30 April 2026, sebagaimana dilansir dari Money.
Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, menjelaskan bahwa saat ini layanan tersebut baru dapat diakses melalui platform Alipay dan UnionPay. Integrasi dengan WeChat Pay kini sedang dalam tahap eksplorasi karena membutuhkan penyesuaian teknologi yang mendalam.
"Ke depan kami sudah bicara untuk kemungkinan WeChat Pay dan juga MPC, itu adalah mobile payment juga akan bekerjasama. Jadi mereka sudah membangun satu single QR. Diharapkan nanti semua QR di China akan bisa digunakan," ujar Santoso Liem, Ketua Umum ASPI pada Kamis (30/4/2026).
Santoso telah menguji langsung efektivitas sistem ini di China dan mencatat bahwa proses integrasi domestik di China menjadi tantangan utama. Pihak otoritas China saat ini sedang berupaya menyatukan berbagai platform pembayaran mereka ke dalam satu standar QR nasional.
"Di mereka yang ada masalah karena baru dua kan. Mereka harus mengintegrasikan, mereka harus merubah menjadi satu platform. Platform ini sebenarnya sudah ada di platform domestik, cuma kita meminta bisa enggak ini juga melayani internasional," ungkap Santoso.
Sistem ini memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) yang memungkinkan pengguna bertransaksi langsung menggunakan rupiah dan yuan. Mekanisme ini menghilangkan kebutuhan konversi mata uang ke dollar AS sehingga lebih efisien bagi pelaku UMKM dan wisatawan.
"Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi yang untuk AliPay dan UnionPay sudah bisa digunakan," ucap Santoso.
Peluang penggunaan sistem ini dinilai sangat besar mengingat populasi China dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai puluhan juta. Mobilitas tinggi antara kedua negara menjadi motor penggerak utama pertumbuhan transaksi digital ini ke depannya.
"Total pemain kita kebanyakan mikro dan UMKM kan di Indonesia, sekitar 44-45 jutaan. Kalau di China kita tahu di sana penduduknya besar dan pemainnya juga banyak. Yang kami pernah mendengar itu mereka hampir mendekati ratusan juta sampai ke UMKM-UMKM dan turis itu di sana baik jasa maupun barang juga," kata Santoso.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa perluasan ini akan dijalankan secara bertahap. BI saat ini masih memfokuskan perhatian pada penguatan akseptasi di merchant-merchant yang sudah ada serta edukasi kepada masyarakat luas.
"Paralel dengan perluasan akseptasi ke depan, kami akan terus memprioritaskan penguatan implementasi awal dan akseptasi existing terlebih dahulu," ujar Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI pada Rabu (6/5/2026).
Meskipun koordinasi antar otoritas berjalan lancar, tantangan teknis dan harmonisasi regulasi tetap menjadi perhatian utama. BI berkomitmen memastikan seluruh transaksi lintas negara tetap aman, cepat, dan andal bagi seluruh pengguna di kedua negara mitra tersebut.
"Namun demikian, koordinasi antar otoritas dan industri berjalan sangat baik untuk memastikan implementasi yang optimal," kata Filianingsih.
Data selama periode sandbox menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan torehan lebih dari 1,6 juta transaksi inbound senilai Rp550 miliar. Sebaliknya, transaksi outbound tercatat sebanyak 8.900 transaksi dengan total nilai mencapai Rp6,4 miliar.
"Saat ini komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara mitra terus dilakukan dan proses implementasi berada pada tahapan yang berbeda-beda sesuai kesiapan masing-masing pihak," tutup Filianingsih.
Sumber : asatunews.co.id (2026)