Bahasa Indonesia
Di tengah arus digitalisasi ekonomi nasional, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi instrumen kunci dalam mendorong transformasi UMKM di Kalimantan. Namun, di balik lonjakan transaksi dan perluasan adopsi tersebut, terdapat peran BI dalam pengembangan sistem pembayaran yang semakin strategis.
Peran BI dalam akselerasi QRIS UMKM Kalimantan tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga sebagai orkestrator yang memastikan ekosistem digital tumbuh inklusif dan merata hingga ke sektor usaha mikro.
Data sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan adopsi QRIS meningkat signifikan di seluruh provinsi Kalimantan, menjadi indikator kuat bahwa digitalisasi pembayaran telah menjangkau lapisan ekonomi paling dasar.
Akselerasi QRIS dan Strategi BI Perluas Akses Pasar
Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan paling tinggi, dengan nominal transaksi QRIS meningkat 88 persen (year on year/yoy) dan volume melonjak 108 persen (yoy).
Capaian ini tidak terlepas dari strategi Bank Indonesia dalam memperluas akseptasi QRIS melalui onboarding merchant, edukasi digital, serta kolaborasi dengan perbankan dan pemerintah daerah.
Dengan satu kode QRIS, pelaku UMKM kini dapat menerima berbagai metode pembayaran tanpa infrastruktur mahal. BI mendorong standardisasi ini agar transaksi menjadi lebih efisien, aman, dan real-time.
Digitalisasi Menjangkau Usaha Mikro dan Pelosok
Di Kalimantan Utara, pertumbuhan QRIS didominasi oleh segmen usaha mikro, dengan penyebaran yang mulai merata hingga wilayah terpencil.
Peran BI terlihat dalam upaya pemerataan digitalisasi melalui program inklusi keuangan dan literasi digital. Bank Indonesia aktif melakukan edukasi kepada pelaku usaha kecil agar mampu mengadopsi teknologi pembayaran secara optimal.
Pendekatan ini menegaskan bahwa QRIS bukan sekadar alat transaksi, tetapi pintu masuk bagi UMKM untuk terhubung dengan sistem keuangan formal.
Ekspansi Merchant dan Elektronifikasi Daerah
Kalimantan Selatan mencatat lebih dari 536 ribu merchant QRIS dengan pertumbuhan 30,01 persen (yoy). Angka ini mencerminkan keberhasilan BI dalam mendorong elektronifikasi transaksi, termasuk melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Melalui ETPD, BI memastikan integrasi antara belanja pemerintah, sistem pembayaran, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampaknya, ekosistem digital terbentuk secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Efisiensi Transaksi dan Penguatan Basis Pengguna
Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan jumlah pengguna dan merchant baru yang sejalan dengan kenaikan volume transaksi. Hal ini memperlihatkan keberhasilan strategi BI dalam memperluas basis pengguna QRIS.
Sementara di Kalimantan Barat, QRIS mendorong efisiensi transaksi ritel melalui percepatan elektronifikasi keuangan. BI berperan dalam memastikan sistem pembayaran berjalan lancar dan dapat diakses secara luas.
BI sebagai Motor Inklusi Keuangan Digital
Peran BI dalam pengembangan QRIS tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan ekosistem. Bank sentral mendorong sinergi dengan perbankan, pemerintah daerah, serta pelaku industri untuk memperluas penggunaan QRIS.
Selain itu, BI juga menjaga keandalan sistem pembayaran melalui penguatan infrastruktur, keamanan transaksi, serta integrasi dengan kanal digital lainnya seperti BI-FAST.
Dalam berbagai kesempatan, BI menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi.
“Digitalisasi sistem pembayaran harus inklusif dan mampu menjangkau pelaku usaha mikro,” menjadi salah satu penekanan kebijakan BI dalam mendorong QRIS.
QRIS dan Arah Baru Ekonomi Kalimantan
Secara keseluruhan, QRIS telah berkembang menjadi katalis transformasi ekonomi di Kalimantan. Di bawah orkestrasi Bank Indonesia, QRIS tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing UMKM.
Transformasi ini menandai pergeseran penting: digitalisasi ekonomi tidak lagi bersifat top-down, melainkan tumbuh dari akar melalui pelaku usaha mikro yang semakin terintegrasi dalam ekosistem digital nasional.
Dalam lanskap ini, peran BI menjadi penentu arah—menjaga agar transformasi digital tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Sumber : timesindonesia.co.id (2026)